Ulah Kinerja Anak Buah, Menteri Sofyan Djalil Digugat Perdata

Suasana Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ruang 5 saat Dilaksanakannya Proses Persidangan. (Foto: Dok. Pribadi)

JAKARTA - Sidang pertama gugatan melawan hukum terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ruang 5, Kamis (22/10/2020).

Gugatan perdata yang terdaftar dengan Nomor Perkara 778/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL dengan tergugat Menteri ATR/BPN berdasarkan sesuai putusan hukum yang sudah berkekuatan tetap didasari putusan Mahkamah Agung di tingkat PK (Nomor 214/ 2017), permohonan terkait pembatalan sertifikat Nomor 1152 atas nama Soerjani Sutanto.

Kuasa Hukum penggugat JJ Amstrong Sembiring, SH., MH menilai kinerja dari anak buah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria Nomor 11 Tahun 2016 mengatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dimintakan permohonan pelaksanaan melalui Kantor Pertanahan setempat atau langsung diajukan ke Kementerian, khusus dalam hal permohonan pembatalan penetapan tanah terlantar.

Amstrong menegaskan bahwa surat permohonan yang diajukan ke Dirjen Badan Pertanahan Nasional tidak berdasarkan undang-undang, karena Dirjen mengeluarkan surat tanggapan dari permohonan yang diajukan, seharusnya yang dikeluarkan adalah surat penetapan atau surat balasan surat permohonan. 

"Menteri sebagai supervisi dalam pengawasan kinerja anak buah, karena kinerjanya tidak sesuai SOP, saya berharap tergugat 1 Menteri BPN bisa memberikan sanksi kepada anak buahnya yang dinilai tidak sesuai SOP dalam kinerjanya," tandasnya. 

Perlu diketahui, sidang ditunda pada Selasa 10 November 2020. Dikarenakan para pihak tergugat belum mempersiapkan kuasa walaupun secara formal tergugat 1 adalah Aparatur Sipil Negara sebagai Kepala Seksi Penanganan Perkara di Kementerian ATR/BPN. (Randika/Red)