Sosialisasi Perpres Nomor 64 Tahun 2020, Dihadiri Sekda

MUARA ENIM - Dalam Rangka Sosialisasi Perpres 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dan Kebijakan Regulasi Turunan.

Turut hadir dalam acara tersebut Plt Bupati Muara Enim yang diwakilkan Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Ir. H. Hasanudin, M.Si, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Asisten Bidang Administrasi Umum, Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Acara sosialisasi tersebut yang dilaksanakan melalui rapat virtual bertempat di ruang rapat Bupati Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Senin (27/7/2020) .

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bahri, S.STP., M.Si. melalui rapat virtual.

"Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 5 Mei 2020 sebagai perbaikan kebijakan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat keseluruhan dalam waktu panjang," kata Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bahri, S.STP., M.Si.

Lanjutnya, penetapan Perpres 64 Tahun 2020 ini sangat mempertimbangkan keputusan Mahkamah Agung No. 7P/HUM/2020 yang membatalkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Salah satu implementasi penetapan Perpres ini yakni terdapat penyesuaian besaran iuran JKN-KIS untuk segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri per 1 Juli 2020 nanti.

Untuk kelas I sebesar Rp. 150.000,00 perorang perbulan dan kelas II sebesar Rp. 100.000,00 perorang perbulan, sedangkan untuk kelas III, nominal iuran adalah sebesar Rp. 42.000,00 per orang per bulan, dengan ketentuan peserta hanya membayar Rp. 25.500,00 karena sisanya Rp. 16.500,00 dibayarkan oleh pemerintah.

"Nantinya dengan diadakannya sosialisasi ini dapat membentuk kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak BPJS dengan tujuan terlaksananya pemberian jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat JKN-KIS didaerahnya masing-masing. Dan dikelola oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan," ujarnya. (danu)