Soroti Anggaran Hibah, Koni Sumenep Tutup Mulut Soal Rinciannya

Ilustrasi tutup mulut(DOK:ilustrasi/Advokasi.co)

Sumenep - Kasus melanggar hukum  pengurus cabang olahraga (Cabor) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Sumenep belum usai, kini kembali disorot soalnya anggaran hibah.

Diketahui, anggaran dana hibah 22 cabang Cabor dan Koni Sumenep diperoleh dari  Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga (Disparbudpora) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.

 Menanggapi kasus tersebut, Ketua Umum Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK) Jakarta, Abd. Latif mengatakan, bahwa anggaran dana hibah khusus Koni di tahun anggaran 2020 Rp 350 juta dan untuk tahun anggaran 2021 naik mencapai Rp 500 juta. 

“Ini bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95, Tahun 2017 tentang Peningkatan Olahraga Prestasi Nasional sebagaimana diatur dalam pasal 21 bahwa yang boleh menerima dana hibah itu hanyalah induk organisasi Cabor dan organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas,” ungkapnya pada jurnalis advokasi.co, Rabu (06/10/2021). 

 

Selain bertentangan dengan Perpres, lanjut Latif, pihaknya menilai juga melanggar Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Nomor 12 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah untuk peningkatan prestasi olahraga nasional. 

“Penerima bantuan hanya induk organisasi cabor dan organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas (NPC). Belum ada regulasi yang mengatur bahwa Koni boleh menerima dana hibah, karena Koni telah mendapat gaji dan tunjangan operasional dari pemerintah. Nah, akibat persoalan seperti ini banyak Ketua Koni masuk bui,” tegasnya.

Latif menambah bahwa, pemberian dana hibah untuk Koni diduga sebagai tindakan melawan hukum yang diancam pidana penjara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17, Tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 34 ayat 2.

“Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang,” tambahnya.

“Satu lagi, yang menjadi sebuah pertanyaan besar, jika anggaran dana hibah keolahragaan di masa sebelum pembatasan Covid-19 atau dalam kondisi normal sebesar Rp. 1,75 M, kemudian di saat vakum tidak ada kegiatan malah membengkak jadi Rp. 2 M, ini kan aneh,” pungkasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Humas Koni Sumenep, Zubaidi, mengatakan bahwa kegiatan Koni di Tahun 2021 hanya mengadakan Pemusatan Latihan Kabupaten (Puslatkab) dalam rangka mempersiapkan para pemain untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Tahun 2022.

“Kebetulan kita persiapan Porprov 2022, ini sekarang mengadakan pemusatan pelatihan di cabor-cabor yang akan dikirim ke Porprov nanti. Mulai saat ini sudah dimulai sampai Desember nanti,” ucapnya.

Ditanya soal jumlah anggaran yang diterima oleh Koni, Zubaidi membenarkan bahwa anggaran tersebut memang sebesar 2 M sejak Tahun 2020 lalu. 

“Tetap 2 M dari dulu. Itu kan masih di kepengurusan yang lama (tahun anggaran 2020, red.), kalau yang baru memang 2 M. Tapi, anggaran Koni cuma 350 juta,” jawabnya.

Pihaknya menambahkan, bahwa 2 M dibagi-bagi, yaitu Koni dapat 350 juta, dan sisanya untuk Cabor.

"Untuk anggaran tiap Cabor tidak sama. Kalau rinciannya saya tidak bisa sebut,” tutupnya.(Fauzy)