Rapat Paripurna DPRD Sampang, Penyampaian Rekomendasi Panja LHP BPK RI Tahun Anggaran 2021

SAMPANG - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sampang tentang Penyampaian Rekomendasi Panja LHP BPK RI Tahun Anggaran 2021 dan Persetujuan Bersama Antara DPRD dan Bupati Sampang atas Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 di Aula lantai ll Gedung DPRD Sampang Senin (18/7/2022).

Acara yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sampang, Fadol tersebut dihadiri Bupati Sampang H. Slamet Junaidi bersama Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat serta Wakil DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang H. Yuliadi Setiawan, dan para Anggota DPRD Sampang, kepala OPD dilingkungan Pemkab Sampang, Camat dan undangan lainnya.

Sekretaris DPRD Sampang H. Moh. Anwari Abdullah SE,MM menyampaikan bahwa dalam rangka rapat Paripurna DPRD Sampang tentang penyampaian Rekomendasi Panja LHP BPK RI Tahun Anggaran 2021 dan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati atas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021.

"Sebanyak 45 orang Anggota DPRD namun yang hadir di acara rapat paripurna ini sebanyak 32 orang, sedangkan yang tidak hadir sebanyak 13 orang dengan keterangan sakit dua orang dan 11 orang Izin,” tuturnya.

Selain itu, "rapat ini sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD kabupaten Sampang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan DPRD kabupaten Sampang nomor 14 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD pasal 107 ayat 1 huruf c maka rapat paripurna hari ini telah memenuhi tata tertib," lanjutnya.

Sementara Ketua Panitia Kerja (Panja) DPRD Kabupaten Sampang H. Agus Khusnul Yakin mengatakan, setelah Panitia Kerja melakukan beberapa kali pertemuan internal dan Tim bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terdapat catatan dari BPK jadi dari awal sudah dilakukan pembahasan terhadap LHP BPK RI yang hasilnya alhamdulillah tidak ditemukan catatan dari BPK.

"Pihaknya sudah melakukan pembahasan terhadap rekomendasi BPK dan Panja DPRD merekomendasikan setidaknya bagi sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kemudian Panja telah merampungkan tugasnya dan beberapa rekomendasi, terhadap 9 OPD ada catatan yang harus ditindaklanjuti oleh OPD masing-masing di Kabupaten Sampang," ujarnya.

Selain itu, H. Agus Khusnul Yakin juga menjelaskan ada beberapa rekomendasi tersebut, yaitu 

1.optimalisasi pengelolaan pajak restoran dan PBB

2. tidak memadainya retribusi menara telekomunikasi PPG, 

3. validasi dan verifikasi piutang PBB,

4. pengelolaan retribusi pasar didorong berbasis Online,

5. optimalisasi OSS,  

6. penguatan perijinan terpadu satu pintu, 7. menyiapkan langkah-langkah data satu di Kabupaten Sampang, 

8. meningkatkan pelayanan RSUD Sampang dengan meningkatkan SDM yang ada di RSUD, 

9. Volume kekurangan perkerjaan fisik, mengoptimalkan konsultan pengawas. 10. pendataan dan penataan aset daerah. Sehingga nantinya rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti oleh Bupati Sampang,” jelasnya.

Sementara itu Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota DPRD Sampang yang telah memberikan persetujuan atas Raperda menjadi Perda ini.

"Maka kami atas nama pemerintah daerah kabupaten Sampang mengucapkan banyak terima kasih atas disetujui rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021," ucapnya. (hari)