Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19, Kapoldasu Pimpin Ops Yustisi Gabungan

MELAKSANAKAN : Kapolda Sumsel didampingi Plt. Bupati Muara Enim, Kapolres Muara Enim dan Dandim 0404/Muara Enim melaksanakan operasi yustisi gabungan di depan Tugu Pahlawan. (foto : danu/advokasi.co)

MUARA ENIM - Penegakan dan pendisiplinan protokol kesehatan terus dilakukan di Kabupaten Muara Enim. Penegakan dilakukan sesuai dengan Pergub Sumsel Nomor 37 Tahun 2020 tentang kesehatan Covid-19.

Petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP, BPBD dan Satgas Covid-19 serta perwakilan Dr Dinkes Kabupaten Muara Enim, secara kontinyu melakukan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan, Jumat (18/09/2020).

Kapolda Sumsel, Irjen. Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri, MM, didampingi Plt. Bupati Muara Enim, H. Juarsah, SH, Kapolres Muara Enim AKBP Donni Eka Syaputra SH.,SIK.,MM dan Dandim 0404/Muara Enim Letkol Inf Erwin Iswari, S.Sos.M.Tr, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Muara Enim melaksanakan operasi yustisi gabungan di depan Tugu Pahlawan, Pasar Kabupaten Muara Enim.

Kapolda Sumsel yang sempat menyaksikan penindakan di lapangan, turut memberikan dukungan kepada para petugas dan mengapresiasi Plt. Bupati yang dinilainya mampu meminimalisir pelanggaran warga. Baik melalui kegiatan pembagian masker, penyemprotan disinfektan maupun dalam sosialisasi protokol Covid-19. 

"Kapolda Sumsel memberikan dukungan dan apresiasi kepada Plt. Bupati dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Muara Enim," ujar Kapolda Sumsel.

Kapolres Muara Enim AKBP Donni Eka Syaputra SH.,SIK.,MM menambahkan, akan tegas dalam menindak, namun para petugas termasuk jajaran Polres Muara Enim akan tetap mengutamakan pendekatan yang humanis dan persuasif. 

"Dirinya beranggapan bahwa kepatuhan masyarakat melalui kesadaran dan rasa takut akan terpaparnya Covid-19 merupakan tujuan utama dibandingkan rasa takut karena sanksi yang diberikan," tegasnya.

Sementara itu,  Plt. Bupati memastikan bahwa jajarannya dan tim gabungan, baik dari TNI maupun Polri akan menindak tegas bari para pelanggar, disamping juga terus gencar memberikan edukasi kesehatan bagi masyarakat, terutama yang berada di pusat-pusat keramaian. 

"Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin usaha hingga denda paling banyak Rp. 500 ribu," jelasnya. (danu)