Proses Laporan Bansos Gilianyar Dan Pekadan Seperti Jalan Di Tempat, BPI Akan Kawal Sampai Tuntas

Yodika Saputra (kiri) bersama Tim BPI KPNPA RI. (Dok. Advokasi.co)

BANGKALAN - Kasus Bantuan Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (dulunya BPNT-red) pelimpahan dari Polda Jatim ke Polres Bangkalan pada 13 Januari 2020 lalu seolah 'jalan' di tempat.

Karena hingga hari ini, Jum'at (22/1/2021) penyidik Tipidkor Polres Bangkalan masih belum bisa memberikan keterangan terkait perkembangan penyelidikan laporan tersebut.

Di lain pihak Yodika Saputra selaku tim kajian khusus dari Dewan Pimpinan Daerah Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) mengatakan masih fokus dan komitmen dalam laporan tersebut karena menyangkut kepentingan masyarakat miskin dan sudah koordinasi dengan wakil rakyat Komisi E Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur, Mathur Husyairi.

"Tentunya, kita dari BPI tetap konsisten mengawal laporan Bansos sampai tuntas. Hari ini juga kita sudah koordinasi via telepon dengan wakil rakyat Komisi E Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur saudara Mathur Husyairi, beliau mensupport dan menyatakan kesiapan juga dalam mengawal serta mendesak laporan bansos dari BPI," ujarnya melalui pesan singkat WhatsApp.

Bung Yodika sapaan akrab pria ini juga menjelaskan bahwa ada 2 desa yang dilaporkan yaitu Desa Gilianyar Kecamatan Kamal dan Desa Pekadan Kecamatan Galis,  dimana hingga saat ini masih diproses oleh unit Tipidkor Polres Bangkalan.

"Adapun yang kita laporkan dua desa, yaitu Desa Gilianyar dan Desa Pekadan. Desa Gilianyar secara alat bukti sudah kita berikan tambahan ke Tipidkor Polres Bangkalan. Sedangkan dari Desa Pekadan untuk kelengkapannya saya menunggu dari Saudara Sufyan. Karena saudara Sufyan yang melaporkan ke lembaga BPI dengan membawa beberapa bukti administrasi rekening tabungan, namun untuk saksi dari masyarakatnya sampai detik ini belum ada kabar lagi dari saudara Sufyan, apalagi Sufyan asli dari Desa Pekadan. Saya berkeyakinan Sufyan pun konsisten untuk melengkapi data-data yang kurang ke Unit Tipidkor Bangkalan. Sekali lagi saya tegaskan, kita BPI komitmen dan konsisten dalam mengawal kasus yang sudah kita laporkan," pungkasnya. 

Di lain pihak, Anggota DPRD Jatim dari Komisi E Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur saudara Mathur Husyairi, Membenarkan bahwa dirinya mendukung penuh langkah dari BPI.

"Saya mendukung penuh BPI dalam mengawal kasus Bansos ini, karena bagi saya ini merupakan contoh yang baik mengingat banyaknya permasalahan Bansos di Bangkalan," ungkapnya. (Wahyu)