Pasar Rakyat Tak Butuh Kartu Vaksin Dan Tes Swab Antigen

Ilustrasi Pasar Rakyat.

JAKARTA -  Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2, 3, dan 4 yang berlaku 10-16 Agustus 2021 Pemerintah mengizinkan pusat perbelanjaan dan mal serta restoran dan kafe untuk melayani makan di tempat atau dine in beroperasi dengan maksimal 25 persen dari kapasitas.

Kendati demikian, ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pengunjung, pengusaha mal, pusat perbelanjaan, restoran, kafe dan karyawannya yakni sudah divaksinasi (minimal vaksin pertama) atau memiliki sertifikasi vaksin yang tertera dalam akun PeduliLindungi. Namun syarat wajib tersebut tidak berlaku untuk pasar rakyat.

Anak Buah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Ditjen Kemendag), Oke Nurwan mengatakan, ketika masyarakat pergi ke pasar rakyat syarat vaksin dan swab Antigen tidak di butuhkan. Namun Protokol Kesehatan (Prokes) tetap diterapkan.

"Di pasar rakyat, syarat vaksinasi dan Antigen dimungkinkan untuk tidak diterapkan. Hal ini karena pasar rakyat adalah tempat menjual barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari," katanya, Kamis (12/8/2021).

Menurut Oke Nurwan, situasi ruangan di pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan mal berbeda.

"Pasar rakyat, ruang udara (sirkulasi) terbuka dan alami sehingga risiko penularan Covid-19 tidak tinggi, sedang area pusat perbelanjaan dan mal ruangannya tertutup berpendingin udara," jelasnya.

Meski masuk ke pasar rakyat tak perlu vaksin atau swab antigen, pengunjung dan penjual wajib menerapkan prokes lainnya seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer.

"Tujuannya untuk mencegah penularan dan menjaga kesehatan para pengunjung dan penjual. Kuncinya, penerapan prokes secara disiplin," tegas Oke.

Lebih lanjut Oke meminta kepada pengunjung pusat perbelanjaan maupun pasar rakyat dapat terus melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Dengan penerapan prokes, diharapkan penularan Covid-19 dapat dicegah, ekonomi rakyat berjalan, dan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat terpenuhi," harapnya. (wahyu)