Pansus Covid-19 DPRD Sampang Terkejut Anggaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Nol Persen

SAMPANG Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kabupaten Sampang melakukan pemanggilan terhadap Tim Gugus Tugas Covid-19. Salah satu agenda pemanggilan tersebut tentang realisasi anggaran dalam penanganan virus corona, Rabu (24/6/20).

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Sampang Moh. Iqbal Fathoni menyampaikan bahwa pemanggilan tersebut masih sebatas gambaran secara umum terkait anggaran recofusing senilai Rp. 137 miliar untuk penanganan Covid-19.

Hal tersebut menurutnya, ada tiga hal yang menjadi kejanggalan dalam pengawasan Pansus Covid-19 di DPRD ini yakni soal realisasi anggaran, penangganan kesehatan dan bantuan sosial.

"Anehnya lagi ada satu kegiatan yakni pencegahan dan pengendalian penyakit menular yang mana realisasi penggunaan anggarannya masih nol persen,"kata Fafan panggilan akrabnya.

Kemudian selain itu, Fafan mengatakan ada beberapa kegiatan yang sangat membuat dia terkejut yaitu dengan adanya beberapa kegiatan yang sudah dilakukan tim gugus tugas, pelaporannya tidak melalui anggota Pansus DPRD ternyata realisasinya sudah dilaporkan berkala ke BPK dan KPK.

Sehingga pihaknya menilai, DPRD itu sama halnya mitra yang tidak dianggap apa-apa. Padahal seharusnya DPRD juga di kasih laporan karena sejatinya ada laporan.

"Jadi pantas saja semakin hari semakin banyak orang yang terpapar Covid-19 di Sampang. Karena kegiatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular teryata nol persen," katanya.

Sementara Sekda Sampang Yuliadi Setiawan, mengaku bahwa ia melakukan pertemuan dengan Pansus Covid-19 DPRD tidak lain hanya menyampaikan gambaran secara global dari beberapa ketentuan yang sudah diluncurkan dari pusat ke daerah untuk melakukan refocusing dan alokasi anggaran.

Maka untuk sementara ini sudah sampai tiga tahap yang sudah kami lakukan dan beberapa kali melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan permintaan dari pusat dan secara normatif sudah menjadi perbup,"ucapnya.

"Kemudian secara umum juga meminta penjelasan terkait penyerapan anggaran dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp. 137 miliar, dan untuk sementara ini memang sudah ada sedikit penyerapan anggaran berkisar 10% persen," tungkasnya. (Hari)