Mangkrak, Gedung Serba Guna Di Desa Tapus Diduga Berpotensi Penyimpangan Anggaran

MUARA ENIM - Pembangunan Gedung Serba Guna Di Desa Tapus yang menghabiskan dana pagu Rp 450.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari APBD Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) saat ini masih mangkrak dan terbengkalai. Disinyalir spesifikasinya tidak sesuai dengan jumlah dana yang dianggarkan, Minggu, (2/5/2021).

Gedung Serba Guna di Desa Tapus, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, yang pembangunannya merupakan hasil hasil aspirasi masyarakat melalui Reses anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, yang diusulkan kepada pemerintah melalui Dispora dan dibangun pada tahun 2019 silam itu pernah menuai sorotan pada tahun 2020. Kini kembali menjadi sorotan publik lantaran kondisi gedung yang tak selesai alias setengah jadi.

Menurut Penggiat masyarakat Anti Korupsi Kabupaten Muara Enim, Indra Gunawan dan Darmanto bahwa hasil investigasi di lapangan, banyak ditemukan kejanggalan dan berpotensi tindak penyimpangan anggaran yang dapat merugikan keuangan negara. Temuan tersebut telah kita laporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim, pada tanggal 3 Maret 2021 lalu, atas dugaan kecurangan dan penyimpangan dalam pembangunan Gedung tersebut. Saat ini sedang dalam proses di Kejari.

"pengerjaan proyek gedung tersebut dilakukan oleh CV. Diva Abadi, beralamatkan di Kota Palembang selaku pemenang lelang, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 436.105.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta seratus lima ribu rupiah)," terangnya.

Kepala Kejari Muara Enim, Irfan Wibowo, S.H., kepada wartawan membenarkan laporan tersebut dan saat ini laporan sedang dalam proses.

"Siap, lagi berjalan ya, tim sedang bekerja," ujarnya.

 Sementara, Plt Kadispora Muara Enim, Aidi, S.T. M.T. terkait hal tersebut mengatakan, akan menghormati ketentuan hukum yang berlaku yang sedang diproses oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

"Kita hormati proses yang saat ini sedang dilakukan oleh APH, tentunya pelaksanaan selama ini telah dilakukan sesuai dengan ketersediaan dana untuk pembangunan tersebut yang didampingi oleh tenaga teknis dari OPD teknis," jelasnya. (danu)