KPK Telisik Dugaan Korupsi Suap DID Di Tabanan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus dugaan suap pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) di sejumlah tempat di Kabupaten Tabanan, Bali Tahun Anggaran 2018 pada Rabu (27/10/2021) kemarin.

Sejumlah tempat yang digeledah KPK itu diantaranya kantor Dinas PUPR, kantor Bapelitbang, kantor Badan Keuangan Daerah Tabanan, kantor DPRD, serta rumah kediaman pihak yang terkait dengan perkara dimaksud.

Kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan itu dilakukan petugas KPK sekitar pukul 15.00 WITA. Kemudian, sekitar pukul 19.53 Wita, petugas KPK langsung mengeluarkan barang-barang atau berkas yang sudah dikemas dalam box, tas besar yang terbuat dari plastik, serta koper berwarna oranye dari Dinas PUPRPKP Tabanan.

Para petugas kemudian memasukan berkas tersebut ke dua mobil berwarna hitam yang berbeda.

Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan itu dilakukan petugas KPK sekitar pukul 15.00 WITA. KPK juga telah mengantongi pihak-pihak yang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut.

"Saat ini tim penyidik masih terus bekerja mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang diperlukan dalam proses penyidikannya," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis (28/10/2021).

Namun, Ali enggan merinci pihak-pihak terkait yang dijadikan tersangka dalam kasus itu. Pengumuman penetapan tersangka akan disampaikan apabila penyidikan telah dinyatakan cukup dan dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan para tersangka

"Pada waktunya nanti kami akan sampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyidikan, pasal yang disangkakan, dan tentu siapa-siapa yang ditetapkan sebagai tersangka," katanya.

Sementara Inspektur Tabanan, I Gusti Ngurah Supanji menjelaskan, menurut laporan ada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digeledah terkait DID tahun 2018.

"Yang melapor kemarin ada Bakeuda, Dinas PUPRPKP, Bapelitbang, serta DPRD Tabanan. Itu yang melapor ada empat instansi," ungkapnya, Kamis (28/10/2021).

Lanjut Supanji, mengenai penggeledahan terkait anggaran realisasi atau lainnya, Supanji menyebutkan jumlah anggaran DID yang diperoleh pada 2018 lalu ada Rp50 miliar dan dipergunakan untuk berbagai keperluan di empat instansi (OPD) yang telah disebutkan.

"Kita dapat Rp50 miliar saat itu untuk 4 instansi yang digeledah KPK," ujarnya. (danu)

Berita Terkait