Jelang Pilpres 2024, Potensi Hoaks Diprediksi Meningkat

JAKARTA - Menjelang digelarnya Pesta demokrasi yakni Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di zaman now hampir tak pernah sepi dari ujaran kebencian di media sosial (Medsos) maupun penggalangan opini secara tidak fair. Karena itu pihak Polri melakukan langkah, antisipasi penyebaran konten hoaks dan ujaran kebencian, terutama memantau akun-akun di berbagai media sosial terkait penyebaran hoax dan ujaran kebencian.

Pasalnya tahun politik di tahun 2022 hingga menjelang Pemilu 2024 diprediksi potensi ujaran kebencian, penyebaran hoaks atau berita palsu bakal meningkat.

Semakin mendekati perhelatan Pemilu 2024, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo meyakini isu dan berita provokatif akan bertebaran di media sosial.

"Prediksi kami tahun 2022 sampai menjelang 2024 situasi seperti itu (penyebaran hoaks) akan muncul kembali," ujarnya dalam acara Kosgoro 1957 secara virtual, Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Polri dalam hal ini berkaca pada pemilihan umum yang terjadi 2019 lalu.

"Di tahun 2019 pengalaman kami terjadi perang informasi, survei politik identitas, hoaks ini menjadi tantangan kita bersama," sebut Dedi.

Dedi Mengingatkan, penyebaran berita palsu harus diantisipasi sejak dini sebab berpotensi memecah belah bangsa Indonesia.

"Dan itu harus kita antisipasi bersama. Sehngga bangsa tak terpecah belah oleh hoaks tersebut," tegasnya.

Sekedar informasi, Penebar Hoax bisa dijerat segudang pasal. Orang yang menebarkan informasi palsu atau hoax di dunia maya akan dikenakan hukum yang berlaku. Penebar hoax akan dikenakan KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. (eko a)