Jawaban Kades Ragung Atas Dilaporkan Kepala Dusun Kepolres Sampang

SAMPANG - Sempat muncul dalam pemberitaan di media sosial atas dilaporkannya Kepala Dusun berinsial (T) yang dilaporkan ke Polres Sampang oleh warga setempat atas dugaan pungutan terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ada di Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, Senin (10/1/2022).

Menangapi hal tersebut Kepala Desa Ragung, H. Semar Kandi menyampaikan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan persetujuan bersama (konsensus) dari warga termasuk di dalamnya besaran tambahan biaya yang tidak termasuk ditanggung oleh Pemerintah, yang nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) yang menjadi syarat fundamental dan mendasar bagi Tim PTSL yang ada di Desa Ragung ini sendiri," katanya, Selasa (11/1/2022).

Selain itu, kata Semar Kandi, ada beberapa poin yang harus diperhatikan dan diketahui dalam bekerja dan hal itu semua dapat kami buktikan dengan Daftar Hadir maupun Berita Acara Musdes serta beberapa hal  yang menjadi acuan bersama dalam rapat yang pada akhirnya diakomodir dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa," ungkapnya.

Menurutnya ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan setelah ada kepastian dari Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR/BPN di Sampang, kemudian Aparatur Pemerintahan Desa (APD), antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia atau Tim PTSL Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan yang terdiri dari unsur perwakilan dusun yang ada dan selanjutnya TIM PTSL yang diketuai Moh. Munsib, HS melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes). Jadi persetujuan bersama dari warga termasuk di dalamnya besaran tambahan biaya yang tidak termasuk ditanggung oleh Pemerintah, yang nantinya akan ditetapkan menjadi Lampiran Peraturan Desa.

“Santai aja itu hak mereka membuat laporan serta pengaduan, kami khawatirnya mereka yang melaporkan tidak memahami aturan bagaimana proses mekanisme pengajuan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Program PTSL ini," jelasnya.

Semar Kandi menjelaskan, pada Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2018 tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pasal 3 ayat (1) Besaran Biaya untuk persiapan pelaksanaan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

"Pasal 3 ayat (2) biaya dimaksud tidak termasuk Biaya Pembuatan Akte, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) bahkan diperjelas pada pasal 3 ayat (3) jika terjadi kekurangan jumlah patok batas tanah dan materai yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) maka kekurangan tersebut, kemudian dibebankan secara fisik kepada pemohon dan hal ini pula sesuai dengan Diktum Kedelapan dan Diktum Kesembilan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) Menteri, Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” jelasnya. (hari)

Berita Terkait