Gurihnya Bisnis Benur Lobster, Dua Kepala Daerah Diperiksa KPK

JAKARTA - Mungkin begitu uenak dan gurihnya bisnis benur lobster di eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sampai kasusnya melibatkan banyak orang, diantaranya dua kepala daerah yakni Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dan Bupati Kaur Bengkulu, Gusril Pausi serta Kepala Kantor Bea Cukai.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dan Bupati Kaur Bengkulu, Gusril Pausi sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik KPK pada Gusril Senin (11/1/2021) dengan alasan surat panggilan belum diterimanya. Sedangkan Rohidin, Selasa (12/1/2021) alasan tidak jelas.

Akhirnya keduanya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap izin ekspor benur dengan tersangka Edhy Prabowo, eks Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Kami memanggil seseorang sebagai saksi tentu karena kebutuhan penyidikan dengan tujuan untuk membuat terang rangkaian perbuatan para tersangka dalam perkara ini," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang sebagai saksi mengaku ditanyai soal kewenangannya terkait perizinan dan proses ekspor benih lobster alias benur.

"Terkait dengan bagaimana kewenangan perizinan dan prosesnya," ujarnya kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/1/2021).

Rohidin Mersyah juga membantah mempunyai rekanan dan menunjuk perusahaan yang ikut dalam proyek ekspor benih lobster.

"Oh tidak sama sekali (menunjuk dan rekanan dengan proyek ekspor benur). Kita terkait dengan bagaimana kewenangan perizinan dan proses," ujar Rohidin.

Sementara itu, saksi lainnya adalah Bupati Kaur, Gusril Pausi, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait suap perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 alias suap ekspor benih lobster itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia memilih menghindari pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan. (Wahyu)