Dampak Dari PPKM Diperpanjang Bagi Warga Indonesia

Penyekatan wilayah(DOK:Vanesa/TEMPO)

JAKARTA - Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, 3, dan 2. Perpanjangan PPKM dilakukan pada 10 - 16 Agustus 2021.

"Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, maka PPKM Level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021," kata Menko Bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers, Senin (9/8/2021).

Menurut dia, perpanjangan ini dilatarbelakangi oleh hasil positif dari penerapan PPKM periode sebelumnya.

Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyebut, jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM dijalankan terlalu lama maka akan berdampak pada konsumsi rumah tangga.

Pada akhirnya perpanjangan PPKM akan kembali berdampak pada ekonomi nasional.

"Kalau terlalu lama maka efeknya ke gangguan berkepanjangan pada konsumsi rumah tangga. Trust konsumen untuk mengeluarkan uang atau spending sangat rendah," kata Bima.

Di lain sisi, Director Political Economy & Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan berpendapat bahwa penerapan PPKM harus diperketat. Dengan catatan, bantuan keuangan dari pemerintah bagi masyarakat harus dilanjutkan.

"Kalau masyarakat tidak dibantu keuangannya pada saat PPKM, PPKM sulit dilanjutkan. Pasti akan terjadi bentrokan terus antara petugas dengan yang mau cari nafkah, berikan bantuan biaya hidup kepada masyarakat yang perlu dan terkena dampak.

Dan kalau pertimbangannya kesehatan, tingkat penularan (positivity rate) masih tinggi sehingga PPKM seharusnya lebih diketatkan," jelasnya.

Tentu saja PPKM ini mengalami Pro dan Kontra di dalamnya. Ada dampak positif dan ada pula dampak negatif dari perpanjangan PPKM ini. Lalu, sikap apa saja yang akan dilakukan pemerintah Indonesia, dalam menanggapi dampak negatif terkait PPKM diperpanjang ini? Apapun sikap dan kebijakan pemerintah ini, tentunya agar Indonesia kedepannya lebih baik lagi.(Vanessa)