Bermasalah, ADD 2019 Desa Lajing Dilaporkan Dari KPK Hingga Ombudsman RI

Lokasi proyek wisata Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya yang masih 0% pada 2019 lalu. (Dok. Wahyu Advokasi.co)

BANGKALAN - Hobir (36) warga Dusun Pocongan II, RT 7 RW 2 Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur melaporkan adanya dugaan korupsi Dana Desa (DD) Tahun 2019 di desanya kepada 6 institusi di Indonesia.

6 institusi itu diantara adalah Satgas Dana Desa di Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Negeri Jawa Timur, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jawa Timur.

Hobir menjelaskan, laporan tersebut terkait DD tahun 2019 sebesar Rp. 1.075.000.000 (satu miliar tujuh puluh juta rupiah) tersebut tak pernah terpampang di papan informasi tentang APBDes yang belakangan diketahui diduga ada penyelewengan terkait proyek pengembangan wisata tingkat desa yang berlokasi di kawasan Dusun Pocongan, Pesisir Desa Lajing yang bersumber dari APBDes tersebut.

Hobir bersama mertuanya saat konferensi pers. (Dok.wahyu advokasi.co)Hobir bersama mertuanya saat konferensi pers. (Dok.wahyu advokasi.co)

 "Jadi APBDes di tahun 2019 itu digunakan untuk proyek pengembangan wisata tingkat desa dimana di lokasi wisata itu katanya akan dibangun 5 kios yang dianggarkan 420 juta kemudian 4 unit MCK serta fasilitas umum lain sebesar 420 juta dan untuk urugan pasir laut sebanyak 120 truk sebesar 240 juta," ungkapnya, Jum'at (22/1).

Ia juga menjelaskan bahwa pencairan dana proyek itu sudah dicairkan seluruhnya, tetapi sampai Desember 2019 saat diperiksa oleh Badan Inspektorat Bangkalan diketahui kalau pembangunan proyek Dana Desa tersebut masih 0%.

"Hal yang paling janggal dan kentara disaat ada pemeriksaan dari Inspektorat Bangkalan pada 15 Desember 2019 lalu dimana pekerjaan proyek dana desa tersebut masih 0% tapi kenapa anggarannya bisa dicairkan semua, Khan aneh ini," ungkapnya.

Hobir akhirnya melaporkan kepala desa, ketua dan anggota BPD, Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Arosbaya dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangkalan pada 6 Januari 2021 lalu dan pada 19 Januari 2021 langsung direspon oleh Ombudsman Republik Indonesia.

"Oleh karena itu saya selaku warga Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya melaporkan kepala desa, ketua dan anggota BPD, Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Arosbaya dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangkalan atas dugaan tindak pidana korupsi APBDes tahun 2019 kepada 6 institusi di Indonesia, dan Alhamdulillah Ombudsman RI menghubungi saya tanggal 19 Januari 2021 lalu dan saya akan berkomunikasi dengan tim kuasa hukum saya terkait hal tersebut," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Advokasi.co masih mencoba untuk menghubungi Kepala Desa Lajing dan masih belum mendapatkan jawaban klarifikasi atas permasalahan ini. (Wahyu)