Aneh 21 Orang Keluarga Penerima Manfaat PKH Tidak menerima Buku Tabungan dan ATM

SAMPANG, – Warga Desa Bire Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Datangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang Selasa, (12/11/19)

Dengan tujuan Warga tersebut untuk menagih janji dari pihak Kejaksaan soal kejelasan dalam laporan dugaan penyimpangan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH).

“Hairul Kalam, Perwakilan dari Warga Bire Barat mengungkapkan bahwa kepertama ingin menanyakan kelanjutan pelaporan dugaan penyimpangan bansos PKH karena sudah lima bulan laporan kami sudah masuk ke kejaksaan. 

"Namun warga mulai menyatakan mosi tidak percaya terhadap kejaksaan karena kinerjanya lamban,” kata Hairul Kalam.

Lebih lanjut Hairul Kalam, ia juga menyatakan, pihak kejaksaan menyebut dalam pelaporan penyimpangan Bansos PKH di desanya terdapat unsur perbuatan melawan hukum. Berdasarkan fakta pelaporannya, ada sebanyak 21 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di desanya tidak menerima Bansos dari Kementerian tersebut sejak 2016 lalu hingga saat ini.

Selain itu laporan yang Kejaksaan ada 21 warga karena merasa tidak menerima haknya meski namanya sudah tercantum sebagai KPM PKH sampai sekarang.

"Anehnya lagi, dari 21 KPM ini tidak menerima Buku Tabungan dan ATM-nya. Namun hasil print out penerima 21 warga yang dikeluarkan dari Bank penyalur setempat malah ada dan justru terus cair."

"Nah Pertanyaannya,?

Siapa yang mencairkan? Sedangkan ditanya ke pendamping, malah jawabnya ada indikasi ulah oknum perangkat desa,” katanya.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Sampang, Edi Soetomo menegaskan laporan warga soal dugaan penyelewengan bansos PKH tetap ditangani. Bahkan pihaknya menyampaikan dugaan kasus PKH tersebut akan segera diekspos oleh pimpinan Kejari.

Tunggu aja dalam minggu ini untuk di expos dengan pimpinan Kajari untuk penentuan sikap, Jelasnya

Selain itu Menurut Edi Soetomo, dari pelaporan warga Desa Bire Barat tersebut terkait adanya puluhan warga tidak menerima bansos PKH sejak November 2016 hingga saat ini.

“Hasil Laporan warga yaitu soal bansos PKH yang tidak sampai kepada KPM. Pada 2013 ada 27 warga yang tidak menerima dan 2017 ada 20 warga tidak menerima dari total 120 KPM sebagai daftar penerima,” ujarnya.

Di tanya terkait keterlibatan, apakah ada dari oknum perangkat desa, Edi Sutomo, mengaku masih mendalami kasus dugaan penyimpangan PKH di desa tersebut meski isi laporan menyebutkan ada dugaan keterlibatan oknum perangkat desa.

“Jika menilai dari pelaporan warga tersebut menyebut ada keterlibatan oknum perangkat desa,” jelasnya.