Amstrong: Surat Dari PMJ dan Wassidik Mabes Polri Tidak Sinkron

OPINI - JAKARTA - Kuasa Hukum JJ Amstrong Sembiring  yang juga merupakan Capim KPK (Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi) Periode 2019-2023 menanggapi surat pemberitahuan dari Biro Wassidik Mabes Polri Nomor: B/3025/IV/RES.7.5/2019/BARESKRIM, berapa waktu lalu atas pengaduannya tentang proses penyelidikan tindak pidana yang sedang ditangani, telisik adanya dugaan kejanggalan dari surat tersebut yang dikirimkan kepadanya, dia melakukan konfirmasi ke instansi terkait tersebut.

Dalam awal langkah Amstrong menuju Kompolnas untuk menanyakan dan melaporkan tentang hal surat yang didapat dari Penyidik Polda Metro Jaya No: B/462/II/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, yang mengeluarkan surat pemberitahuan dihentikanya penyelidikan karena tidak ditemukan adanya peristiwa pidana, terangnya kepada awak media di Gedung Kompolnas, Jl. Tirtayasa VII No.20, Jaksel, Rabu (24/7/19).

Setelah dari Kompolnas, Amstrong menuju ke Mabes Polri untuk menghadap ke Birowassidik dan menanyakan surat tersebut (pemberitahuan. red) dari Biro Wassidik yang kemudian menerangkan bahwa surat pelaporan atau pengaduan yang saya terima pada tanggal 30 April 2019 itu didapat setelah surat penghentian penyelidikan tanggal 22 Februari 2019.

Menanggapi hal tersebut, Amstrong berkomunikasi dengan salah satu staf dari Birowassidik Mabes Polri dan berdialog, bahwasanya, surat pemberitahuan (red) tersebut dilayangkan setelah adanya surat penghentian penyelidikan karena awal masuknya surat pengaduan ke Bawassidik banyak memakan proses waktu hingga sampai ke bagian terkait, karena banyaknya surat pengaduan masuk yang ditanganinya.

Dalam dialog pembahasan tersebut, Amstrong juga menanyakan, apakah ada gelar perkara ditingkat penyelidikan? karena sesuai Perkapolri No. 14 Tahun 2012, gelar perkara dilakukan di tingkat Penyidikan karena gelar perkara atau biasa disebut dengan ekspos perkara juga harus dihadiri langsung oleh pihak pelapor dan terlapor. Tak boleh diwakilkan oleh pihak lain.

Selain itu, masih menurut Amstrong, gelar perkara juga dihadiri ahli yang independen, kredibel, dan tidak memiliki catatan hukum. Dari gelar perkara yang menghadirkan pelapor, terlapor dan juga para pakar maka diharapkan dihasilkan kejelasan perkara.

Lalu, staf wassidik menjawab, gelar perkara yang dimaksud yang terjadi didalam penyelidikan tersebut adalah gelar perkara internal demi upaya klarifikasi untuk mencari dan mengetahui bisa tidaknya laporan tersebut naik ke tahap peyidikan (Lidik) dari tahap penyelidikan naik ke Penyidikan, tuturnya.

Amstrong kemudian mengatakan jika itu istilah gelar perkara internal lalu mengapa pihak luar dihadirkan yaitu saudara Dr. Arif Wicaksana, SH, MH sebagai saksi ahli perdata Universitas Trisakti , lalu saya pribadi sebagai pelapor tidak dilibatkan di dalam gelar perkara tersebut, dan apakah ada garansi ahli hukum tersebut obyektif (apakah sudah terkualifikasi dan terverifikasi), dan tentunya saya sangsi karena saya tidak diberikan kesempatan untuk beragumentasi tentang hukum dengan yang bersangkutan tentang sejauh mana logika-logika hukum dalam pemahaman tentang perkara tersebut. Dan hebat sekali dalam hitungan hari bisa meruntuhkan konstruksi hukum dan sementara saya pribadi sebagai aktor pelaku yang menggeluti perkara ini sudah 5 tahun lebih diruntuhkan dengan begitu saja secara membabi buta dan paradigma dari ahli hukum tersebut nyata-nyata sangat merugikan saya sebagai kuasa hukum dan itu sangat tidak adil sekali secara hukum, ucap Amstrong.

Ditambah lagi, Amstrong tidak puas dengan jawaban tersebut karena istilah atau pemaknaan tentang hal gelar perkara dalam sudut pandang hukum yaitu ada di dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 14/2012) gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.

Adapun tahap kegiatan penyidikan dilaksanakan meliputi: penyelidikan; pengiriman SPDP; upaya paksa; pemeriksaan; gelar perkara; penyelesaian berkas perkara; penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian Penyidikan.

JJ Amstrong mengatakan bahwa gelar perkara tersebut dilaksanakan dengan dua cara, yaitu : gelar perkara biasa; dan gelar perkara khusus.

Adapun gelar perkara biasa dilaksanakan dengan tahap: awal proses penyidikan; pertengahan proses penyidikan; dan akhir proses penyidikan.

Dan kemudian dari akhir dialog pembahasan tersebut Amstrong kembali menegaskan jika demikian yang dimaksud dengan gelar perkara internal, apakah gelar perkara yang dimaksud dalam aturan hukum diatas? Jika tidak maka gelar perkara tertutup yang dimaksud yaitu namanya gelar perkara apakah itu, sembari menunjukkan raut wajah yang kecewa dan tidak puas.

TAG

Berita Terkait