Agendakan Audiensi Dengan Polres Bangkalan, BPI Harap Ada Penetapan Tersangka Kasus Bansos

Yodika Saputra saat tunjukkan surat permohonan audiensi di Polres Bangkalan(DOK:Wahyu/Advokasi.co)

BANGKALAN - Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) DPD Bangkalan kirimkan surat permintaan audiensi ke Polres Bangkalan terkait pelaporan bansos Desa Gilianyar Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, yang sudah hampir setahun lebih ini belum ada kejelasan dalam penetapan tersangka.

Plh Ketua DPD BPI Bangkalan Yodika Saputra mengatakan, pihaknya selama ini menunggu kejelasan tentang permasalahan bantuan sosial di Bangkalan ini, dimana hingga hari ini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka pasca puluhan saksi dipanggil oleh Tipikor Polres Bangkalan.

"Hingga hari ini kami masih belum mendapatkan kejelasan tentang siapa yang diduga bersalah dalam dugaan penyelewengan bantuan sosial PKH dan BPNT di desa Gili Anyar Kecamatan Kamal," ujarnya kepada wartawan, Senin (19/4/2021) siang.

Bung Yodika sapaan akrabnya juga menjelaskan bahwa pihaknya sebulan lalu memang telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Bangkalan, dan ini ditindaklanjuti dengan permohonan audiensi pada Jum'at (23/4/2021) mendatang untuk lebih menjernihkan permasalahan yang ada.

"Yang pasti harapan kami saat audiensi Jum'at mendatang, kami mendapatkan kepastian dan kejelasan, siapakah oknum yang akan ditetapkan sebagai tersangka pada kasus ini, mengingat ada beberapa saksi yang mangkir saat dipanggil oleh penyidik hingga beberapa kali," tutupnya.

Sekedar untuk diketahui, kasus Bansos ini merupakan laporan pengaduan di Polda Jatim pada 2019 lalu dimana proses penyelidikannya dilimpahkan ke Polres Bangkalan pada awal 2020. (Wahyu)